PENGURANGAN JUMLAH MBR, PRIORITAS I DI 2019

TARAKAN - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara H Zainuddin HZ membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltara Tahun 2019 di Kayan Hall Hotel Tarakan Plaza, Senin (9/4).

Disebutkan Zainuddin, dalam penyusunan RKPD 2019, yang menjadi perhatian adalah penyelarasan antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Dimana, RKP 2019 mengangkat tema pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas. Ada 5 prioritas nasional RKP 2019, sekaligus menjadi tahun terakhir pelaksanaan Nawacita. “Untuk itu, tema RKPD Provinsi Kaltara tahun ini adalah memacu pertumbuhan ekonomi Kaltara yang berdaya saing berbasis keunggulan sumber daya manusia,” kata H Zainuddin.

Adapun prioritas pembangunan Provinsi Kaltara tahun depan, yakni pertama, pengurangan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lalu, pembangunan infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah untuk meningkatkan konektivitas daerah; meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam kerangka ekonomi hijau dan mendorong industri kreatif serta pengembangan sumber daya energi terbarukan, dan peningkatan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel meliputi layanan perizinan, kependudukan administrasi pemerintahan dalam wilayah yang aman dan memiliki kepastian hukum didukung oleh aparatur yang profesional. “Semua prioritas ini akan diakomodir dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019,” jelas H Zainuddin.

Sementara itu, berdasarkan indikator makro pembangunan nasional terhadap Provinsi Kaltara tahun 2019, untuk indikator tingkat kemiskinan sebesar 5,10 persen atau lebih kecil dari target nasional 8,5 hingga 9,5 persen. Lalu, untuk target capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,43 persen atau lebih kecil dari target nasional 71,98 persen; target capaian Gini Ratio sebesar 0,29 persen-lebih kecil dari target nasional 0,38 hingga 0,39 persen (artinya bahwa kesenjangan pendapatan di Kaltara sangat minim sekali). “Untuk target pertumbuhan ekonomi, Kaltara pada 2019 mencapai 7,37 persen atau melampaui target pertumbuhan ekonomi nasional 5,4 hingga 5,8 persen. Dan, untuk target capaian inflasi tahun 2019 sebesar 3,5 persen atau berada di kisaran target nasional (2,5 hingga 4,5 persen),” urai H Zainuddin.

Ada sejumlah tantangan yang harus diatasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk memenuhi target dari prioritas yang dicanangkan itu. Yakni, target capaian pertumbuhan ekonomi Kaltara tahun depan, diatas target capaian pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, angka kemiskinan dibawah angka nasional. Tantangan lainnya, masih rendahnya IPM yang mempengaruhi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah; penyediaan lapangan kerja untuk mengatasi angka pengangguran yang masih cukup tinggi; pengendalian tingkat inflasi daerah, perlu berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID); pelestarian lingkungan dan sumber daya alam dalam mendukung keberlanjutan pembangunan; dan restrukturisasi sektor pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan. “Dalam penyusunan RKPD ini juga harus memperhatikan sejumlah hal. Di antaranya, program dan kegiatan harus sesuai dengan kewenangan daerah. Lalu, memprioritaskan belanja daerah terhadap urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman. Juga SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial,” tutupnya.(humas)