MALANG – Gubernur
Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, pengembangan
sumberdaya manusia (SDM) di Kaltara menjadi perhatian serius. Menurutnya,
potensi alam yang ada di bumi benuanta ini haruslah seimbang dengan potensi
SDM-nya.
Saat mengisi kuliah
tamu di aula Universitas Islam Malang (Unisma), Sabtu (10/11) lalu, sedikitnya
ada modal yang harus dimiliki dalam meningkatkan potensi SDM yang ada. Salah
satunya adalah modal intelektual. “Modal intelektual wajib dimiliki, karena itu
Pemprov Kaltara terus berupaya memberikan dukungan melalui sektor pendidikan,
misalnya dengan Program Beasiswa Kaltara Cerdas,” kata Irianto di depan ratusan
mahasiswa Kaltara yang menempuh studi di Kota Malang.
Selain program itu,
lanjutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga telah mengirim ratusan
siswa lulusan SMA untuk belajar di Republik Rakyat Tiongkok, melalui program
beasiswa Indo-Tionghoa Culture Center (ITCC). “Tahun ini kita mengirimkan 34
pelajar kita ke Tiongkok melanjutkan studi mereka. Kita berharap setelah mereka
selesai menempuh studi dapat memberikan pola pikir yang baru untuk membangun
peradaban di Kaltara,” jelas Gubernur.
Salah satu yang sedang
marak di era milenial saat ini adalah, hadirnya Revolusi Industri 4.0. Ini,
kata Gubernur, harus disikapi secara bijak, agar perkembangan kehidupan manusia
tidak tertinggal dengan pesatnya kemajuan saat ini.
Dampak perubahan
teknologi bagi pemerintahan akan mengubah pola hubungan pemerintahan dan
warganya. Dengan begitu, menurut Irianto, pemerintah butuh cara pandang baru
dalam memandang warganya, maupun sebaliknya. “Perubahan inilah yang akan
berimplikasi pada kebutuhan akan tata kelola, proses kebijakan dan transformasi
internal pemerintah yang tepat,” ucap Irianto.
Di era Revolusi
Industri 4.0, tata kelola pemerintahan mulai bergeser dari tata kelola
kolaborasi dan jaringan menuju tata kelola model ABC atau Awareness Based
Collective Action. Model ini lebih dekat dengan konsep open government yang
diadopsi Pemerintah Indonesia dari Amerika Serikat pada 2011. “Open government
ini mensyaratkan open data,” ungkap Irianto. Keterbukaan data, tak hanya
meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pemerintahan, tapi juga memberikan
manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat.
Ditegaskan Gubernur,
sejak 2015, Pemprov Kaltara sudah menggunakan konsep ini dengan meluncurkan
Integrated Resource Government Information System (IRGIS). “Ini merupakan media
informasi elektronik yang berisi perencanaan, penganggaran, monitoring dan
evaluasi pembangunan,” urai Gubernur.
Disamping tantangan
diri sendiri, lanjut Gubernur, adalah tantangan teknologi. Di era seperti
sekarang, generasi muda dituntut untuk bisa mengikuti kemajuan teknologi.
“Mahasiswa jangan berpikir konvensional, harus inovatif. Hal ini sesuai dengan
yang disampaikan oleh Bank Dunia, atas hasil survei yang dilakukan bersama
Harvard University,” tutur Irianto.
Berkaitan dengan
Kaltara, kepada para mahasiswa dari seluruh kabupaten dan kota se-Kaltara itu,
Gubernur memaparkan 11 program pembangunan Kaltara untuk jangka panjang. Di
antaranya, pembangunan jembatan Bulungan-Tarakan, Pembangkit Listrik Tenaga Air
(PLTA), kawasan industri dan beberapa program prioritas lainnya.
Teken MoU dengan Unisma
Selain memberikan
kuliah tamu kepada ratusan mahasiswa asal Kaltara di Kota Malang. Gubernur juga
melakukan penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding
(MoU), antara Pemprov Kaltara dengan Unisma. MoU itu ditandatangani langsung
oleh Gubernur dan Rektor Unisma Prof Masykuri. Gubernur berharap kerja sama ini
tidak hanya selesai pada hitam diatas putih. Melainkan harus ada implementasi
langsung oleh pihak universitas untuk melakukan peningkatan mutu dan kompetensi
SDM yang ada di Kaltara. “Sehingga dengan begitu akan memberikan dampak positif
bagi peningkatan masyarakat yang ada di Kaltara,” tutup Irianto.(humas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar