JAKARTA – Rencana Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) membangun Kantor Perwakilan di
Tarakan bakal segera terwujud. Tahun ini, pembangunannya bakal dimulai. Melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 telah dialokasikan Rp 9
miliar.
Kepastian akan dimulainya gedung
tersebut, adalah setelah adanya lampu hijau mengenai pemakaian lahan oleh
Pertamina. Untuk diketahui, lahan seluas kurang lebih 2.867 meter persegi yang
akan digunakan untuk membangun gedung itu, merupakan aset milik Pertamina.
Menindaklanjut rencana pemakaian
aset itu, Rabu (21/2) Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie didampingi Kepala
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman
(DPUPR-Perkim) Dr Suheriyatna, melakukan pertemuan dengan jajaran direksi
Pertamina Pusat.
Dalam kesempatan itu, dari pihak
Pertamina diwakili oleh Direktur Asset Pertamina Pusat Dwi Wahyu Daryoto dan
Vice President Asset Operations PT Pertamina Hermawan, bersama beberapa
lainnya. Pertemuan dilangsungkan di Bogor Cafe Hotel Borobudur, Jakarta.
“Sebelum pertemuan ini, kita sudah melayangkan surat resmi kepada pihak
Pertamina. Dan alhamdulillahtelah direspons. Bahkan, melalui timnya,
Pertamina juga sudah melakukan peninjauan langsung ke Tarakan,” kata Gubernur.
Diungkapkan, dari pertemuan
tersebut, pada prinsipnya Pertamina menyetujui pemakaian lahannya untuk
keperluan pemerintah provinsi Kaltara. “Ada dua lahan yang akan digunakan.
Lokasinya berdekatan, yaitu di kawasan Ladang. Satunya untuk kantor perwakilan,
lokasi satunya lagi untuk guest house,” ungkapnya.
Guest house ini, kata Gubernur,
nantinya dipersiapkan untuk tempat menginap tamu-tamu Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Kaltara. “Bahkan juga disiapkan president suite untuk
mengantisipasi kedatangan Presiden ataupun pejabat negara lainnya,” lanjut
Gubernur.
Irianto mengatakan, tindaklanjut
dari pertemuan ini adalah penandatanganian serah terima aset yang akan
digunakan untuk pembangunan fasilitas pemerintah daerah tersebut. Dengan telah
disetujuinya pemakaian lahan ini, Gubernur mengatakan, pada 2018 sudah bisa
dimulai pembangunan fisik gedungnya. “Perencanaan sudah tahun lalu. Insya
Allah, tahun ini sudah bisa dimulai konstruksi fisiknya,” kata Gubernur yang
didampingi Kepala DPUPR-Perkim Kaltara.
Desain bangunan kantor
perwakilan, jelasnya, menggunakan konsep arsitektur modern. Namun, tanpa
meninggalkan kesan atau nilai ciri khas kedaerahan.
Gubernur menambahkan, bangunan 4
lantai tersebut nantinya tidak hanya untuk kantor. Namun juga dilengkapi ruang
untuk fasilitas lainnya. Seperti health centre, minimarket, apotek, media
center, hingga resto dan cafe. “Di lantai atas ada ruang inap untuk gubernur
dan beberapa kamar tidur lainnya. Juga ada aula untuk pertemuan, ruang olahraga
dan ruang sewa yang representatif. Jika tahun ini dimulai, targetnya akhir 2019
sudah selesai secara keseluruhan pembangunannya,” imbuh Suheriyatna.(Humas
Prov.Kaltara)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar