Tahun Ini, Pemprov Bangun PLTS Terpusat 40 KWP

TANJUNG SELOR – Selain mengandalkan program pembangunan kelistrikan dari pemerintah pusat dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) juga memanifestasikan program pengembangan kelistrikan untuk daerah terisolir dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat.

Tahun ini, menurut informasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, telah dialokasikan anggaran senilai Rp 5,5 miliar untuk pembangunan PLTS Terpusat 40 Kilowatt Peak (kWp) di Dusun Tiyas, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan. “Tahun lalu, juga telah dibangun PLTS Terpusat 15 kWp di Dusun Antal, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Bulungan dengan biaya Rp 2,7 miliar. Ada juga dari Kementerian ESDM di Desa Tepian, Kecamatan Sembangkung, Nunukan dengan daya 75 kWp,” kata Kepala Bidang (Kabid) Energi dan Ketenagalistrikan Dinas ESDM Kaltara Yosua Batara Payangan, Rabu (21/2).

Dinas ESDM juga akan menyusun studi kelayakan untuk rencana pembangunan 6 unit PLTS Terpusat di Kaltara. Dengan itu, menjadi titik tolak pembangunan PLTS selanjutnya di tahun-tahun mendatang. “Untuk anggarannya, bisa menggunakan APBD Kaltara juga DAK (Dana Alokasi Khusus),” urai Yosua.

Upaya lainnya adalah kerja sama antara Dinas ESDM dengan PLN untuk pembangunan jaringan listrik di daerah yang dapat dijangkau. “Khusus pembangunan jaringan listrik di daerah terisolir dan terpencil akan diupayakan Pemprov Kaltara dengan sumber anggaran dari pusat atau daerah,” jelasnya.

Berdasarkan data Dinas ESDM, mulai tahun ini PLN mengupayakan pembangunan jaringan listrik untuk 64 desa yang belum teraliri listrik PLN. Persebarannya di Nunukan 46 desa, Tana Tidung 1 desa, Malinau 15 desa dan Bulungan 2 desa. Adapun potensi pelanggan yang ada di 64 desa tersebut, sebanyak 6.273 Kepala Keluarga (KK).

35 DESA DI NUNUKAN, SASARAN LISDES

Hingga 2017, Provinsi Kaltara, menurut catatan PT PLN Persero, memiliki total daya yang dihasilkan pembangkit yang ada sebesar 86,87 Megawatt (MW). Angka ini meningkat setiap tahunnya, sejurus perkembangan Kaltara. Pada 2015 total daya dari pembangkit yang ada di Kaltara mencapai 60,87 MW. Sementara di 2017 menjadi 63,87 MW.

Sementara untuk trafo distribusinya, Kaltara pada 2017 memiliki 157,75 Megavolt Ampere (MVA) trafo distribusi. Ini ditopang dengan keberadaan 1.159,48 Kilometer Sirkuit (KMS) jaringan tegangan menengah dan 977,32 KMS jaringan tegangan rendah.

Se Kaltara, masih berdasarkan data PLN, total pelanggan listrik PLN sebanyak 127.964 sambungan rumah dengan rasio elektrifikasi hingga 79,28 persen. Dengan itu, masih ada sekitar 20 persen lagi masyarakat Kaltara belum menikmati listrik.

Padahal, berdasarkan data cadangan daya pada sistem operasi masing-masing kabupaten dan kota di Kaltara, menurut data PLN, nilainya surplus. Rinciannya, untuk sistem operasi Tanjung Selor (Bulungan) daya mampu pembangkit eksisting mencapai 15,30 MW dengan beban puncak 11,15 MW atau tersedia cadangan daya hingga 4,15 MW. Sistem Malinau, daya mampu 9,26 MW, beban puncak 6,63 MW (cadangan 2,63 MW). Sistem Tana Tidung memiliki daya mampu 2,68 MW, beban puncak 1,70 MW (cadangan 0,98 MW). Sistem Nunukan, daya mampu 14,75 MW, beban puncak 11,00 MW (cadangan 3,75 MW). Dan, sistem Tarakan berdaya mampu 45,80 MW, beban puncak 39,60 MW (cadangan 6,20 MW).

Kondisi ini menjadi atensi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Dikatakan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Syaiful Herman, kondisi riil kelistrikan Kaltara adalah masih ada sejumlah desa yang belum berlistrik. Termasuk di wilayah ibukota, Tanjung Selor. “Rasanya, Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bulungan bersama PLN sudah menyediakan tiang listrik di sejumlah desa yang belum berlistrik. Untuk itu, diharapkan PLN dapat segera merealisasikan jaringan listriknya. Sehingga desa yang belum berlistrik itu, masyarakatnya dapat menikmati listrik sebagaimana daerah lain,” kata Syaiful.

Dikatakan Syaiful, saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Bulungan belum lama ini, Kementerian ESDM dan PLN sempat memaparkan program listrik perdesaan (Lisdes) Provinsi Kaltara. Dimana, target rasio Desa Berlistrik pada 2015 hingga 2017 secara nasional sudah mencapai 97,10 persen. Pada 2019, rasio itu diperkirakan sudah mencapai 100 persen atau sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Kalau melihat pemaparan yang ada, PLN akan mengembangkan program ini ke 35 desa yang belum teraliri listrik di Nunukan pada tahun ini. Untuk daerah lain, rata-rata sudah 100 persen teraliri,” jelas Syaiful.

Realisasinya, pada 2016 dari 482 desa di Kaltara, jumlah desa berlistrik sebanyak 437 desa atau tersisa 45 desa belum berlistrik. Progressnya, pada 2017 PLN melaksanakan program tersebut untuk 10 desa belum teraliri listrik dengan investasi mencapai Rp 43,3 miliar. Sementara untuk

tahun ini, dari 35 desa yang masuk program Desa Berlistrik (potensi pelanggan 2.905 rumah) kebutuhan investasinya sekitar Rp 258,7 miliar.

Dikatakan juga oleh Syaiful, dari kunjungan kerja itu, diketahui ada sejumlah kendala bagi pelaksanaan program Desa Berlistrik di Kaltara. Yakni, kesulitan mendapatkan perizinan dari pemerintah, pemerintah daerah dan instansi terkait jaringan listrik desa yang melintasi hutan lindung dan perkebunan. Lalu, permintaan ganti rugi (lahan atau tanaman) dari masyarakat, lokasi semakin sulit dijangkau (lokasi pulau terpencil atau di atas gunung), infrastruktur pendukung belum memadai (jalan dan transportasi), keterbatasan pendanaan yang tersedia, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia, keterbatasan pasokan daya pada sistem isolated, kendala pangadaan dan pasokan material, dan kendala cuaca pada lokasi tertentu (untuk daerah kepulauan).

“Terlepas dari kendala yang ada, yang jelas kita menantikan realisasi program ini dari PLN. Pemprov (Pemerintah Provinsi) dan pemerintah daerah di Kaltara sendiri mendukung dan akan menopang percepatan realisasinya. Karena kebutuhan listrik ini, selain untuk kepentingan masyarakat juga untuk percepatan realisasi investasi yang butuh listrik cukup besar,” jelas Syaiful.(Humas Prov.KALTARA)