TANJUNG SELOR – Gubernur
Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengatakan, hubungan kerja sama
yang baik selama ini telah terjalin antara Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Kaltara dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kaltara. Kerja sama
yang baik di sini, jelasnya, bukan berarti mempengaruhi hasil pemeriksaan
keuangan yang dilakukan oleh BPK di lingkup Pemprov Kaltara. “Kita membangun
komunikasi baik dengan BPK, namun dalam hal kerja tetap profesional. Saya
yakin, BPK sebagai lembaga independen yang berisikan orang-orang yang kredibel,
profesional dan kompeten di bidangnya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan
baik. Termasuk yang berada di Kaltara,” kata Gubernur saat menghadiri serah
terima jabatan (Sertijab) Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara, antara Tornanda
Syaifullah dengan Karyadi di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, Senin
(9/4).
“Saya ucapkan selamat datang di
Kaltara kepada Pak Karyadi. Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat
Kaltara, kami sangat menyambut baik kehadiran Bapak di Kaltara. Saya juga
yakin, akan cepat beradaptasi. Kami berharap hubungan kerja sama yang baik
selama ini, terus berlanjut meski telah berganti pimpinannya,” kata Irianto.
“Kepada Bapak Tornanda
Syaifullah, kami sampaikan terima kasih atas kerja sama dan hubungan komunikasi
yang baik selama ini. Kami juga ucapkan selamat jalan, selamat bertugas di
tempat yang baru,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur
menyampaikan terima kasihnya kepada Dr H Harry Azhar Azis MA, Anggota VI BPK RI
yang hadir dalam acara Sertijab tersebut. “Sebuah penghormatan bapak (Harry
Azhar) bisa hadir di Kaltara, provinsi baru dan termuda di Republik Indonesia
ini,” ujar Irianto.
Gubernur mengungkapkan, Pemprov
Kaltara selama ini telah menjalankan pengelolaan keuangan daerah dengan baik.
Hal ini dibuktikannya dengan diraihnya penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) tiga kali berturut-turut, sejak 2014, 2015 dan 2016. “Mendapatkan Opini
WTP bukan hal yang untuk dibangga-banggakan. Namun memang sudah semestinya,
dalam pengelolaan keuangan wajib WTP,” ujarnya.
Opini WTP yang diperoleh Pemprov
Kaltara, kata Irianto juga bukan karena Kaltara sebagai daerah baru. Namun ini
karena hasil kerja yang baik dari seluruh jajaran, yang dalam pengelolaan
keuangannya selalu berpatokan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
“Kunci dari semua ini, adalah komitmen kepala daerah dan jajarannya. Kalau
semua punya komitmen kuat untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik,
saya yakin hasilnya pun akan baik,” kata Irianto lagi.
Gubernur menambahkan, selama ini
kerap ada pandangan yang perlu diluruskan. Banyak pejabat, atau Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang ketakutan, atau alergi jika ada pemeriksaan dari BPK. Padahal
pemeriksaan yang dilakukan BPK adalah hal yang wajar. Yaitu sebagai bentuk
pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan yang telah dilakukan. “Sepanjang
apa yang kita lakukan benar, tidak menyalahi aturan perundang-undangan, tidak
perlu takut,” tegasnya.
Disebutkan, pemeriksaan oleh BPK
dilakukan terhadap tiga hal. Yaitu, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja
dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu. “Nah saya berharap, jangan sampai kita
dilakukan pemeriksaan untuk tujuan tertentu itu. Karena kalau pemeriksaan
tersebut, berarti ada sesuatu hal yang salah,” urai Gubernur.
Untuk diketahui, posisi jabatan
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kaltara telah berganti. Tornanda Syaifullah,
Kepala Perwakilan BPK Kaltara yang lama, berpindah tugas menjadi Kepala
Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Posisi Kepala Perwakilan
BPK Kaltara sekarang diisi oleh Karyadi, yang sebelumnya menjabat Kepala Sub
Auditorat IV.A.2 Auditorat Utama Keuangan Negara BPK RI.
Anggota VI BPK RI Harry Azhar
Azis yang hadir dalam acara itu menyebutkan, Sertijab Kepala Perwakilan BPK
Kaltara kali ini, merupakan hal istimewa. Sebab baru pertama kalinya, dihadiri
oleh Anggota IV BPK RI. “Keistimewaan lainnya, dihadiri oleh Gubernur dan Wakil
Gubernur (H Udin Hianggio) dan seluruh kepala daerah lainnya di provinsi hadir.
Belum pernah ada daerah yang komplet gubernur dan wakil gubernurnya hadir. Cuma
di Kaltara,” kata Harry.
Dalam kesempatan itu, Harry
meminta Tornanda Syaifullah dan Karyadi agar cepat beradaptasi di lingkungan
tugasnya barunya masing-masing.
Selain Gubernur dan Wakil
Gubernur Kaltara, hadir juga dalam acara tersebut Kapolda Kaltara Brigradir
Jenderal (Brigjen) Pol. Indrajit, Bupati/Walikota dan Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing daerah serta para kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara.(humas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar