TAK BOLEH ADA WARGA MISKIN TERLANTAR

TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menempatkan kepentingan warga kurang mampu sebagai prioritas. Instansi terkait juga harus memastikan bahwa tak boleh ada warga kurang mampu di Kaltara yang terlantar. Mulai balita hingga orangtua. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama dari seluruh masyarakat. Utamanya, dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, komitmen tersebut dibuktikan dengan dibiayainya iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) mereka oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara. “Program ini juga merupakan upaya Pemprov Kaltara untuk mewujudkan UHC (Universal Health Coverage) atau minimal 95 persen penduduk Kaltara terdaftar dan memiliki KIS atau Kartu Kaltara Sehat,” ujar Gubernur saat menyerahkan Kartu Kaltara Sehat kepada perwakilan masyarakat kurang mampu dari kalangan nelayan di wilayah Kelurahan Karang Anyar Pantai, Sabtu (26/5) siang.

Tujuan program ini adalah untuk menjamin pemeliharaan kesehatan seluruh masyarakat Kaltara. Utamanya, masyarakat yang kurang mampu. “Ini dilakukan karena bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah, tapi juga ingin membantu dan menolong masyarakat untuk membayar iuran ke BPJS,” jelas Irianto.

Dari itu, Gubernur berharap kartu ini dimanfaatkan secara maksimal untuk berobat, dan sekali lagi biayanya gratis. “Terkait hal ini, saya berharap bantuan dari para ketua RT untuk mengakomodir keluhan masyarakat kurang mampu di wilayahnya, dalam hal kesehatan. Dapat pula langsung menghubungi Dirut RSUD Tarakan (dr HM Hasbi Hasyim) agar segera dijemput untuk dilayani pengobatannya di RSUD Tarakan hingga sembuh. Sekali lagi, biayanya ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov Kaltara,” papar Gubernur.

Masyarakat juga dapat memanfaatkan setiap bantuan kesehatan yang diberikan Pemprov Kaltara kepada pemerintah kabupaten dan kota. Salah satunya, mobil ambulans untuk menjemput warga yang membutuhkan pengobatan segera melalui jalur darat. Adapula ambulans air atau speedboat ambulans yang digunakan untuk melayani pengobatan rujukan masyarakat dari luar Tarakan untuk berobat di rumah sakit rujukan tingkat provinsi, RSUD Tarakan.

Dalam kesempatan itu, Irianto menegaskan pentingnya meminimalisir kasus anak kekurangan gizi di Kaltara mulai tahun ini. Utamanya, di wilayah Tarakan. Karena, berdasarkan pantauan juga data yang ada, masih saja ditemukan kasus anak kekurangan gizi di Tarakan. “Saya imbau kepada seluruh ketua RT dan RW untuk aktif melaporkan kasus seperti itu kepada Dinkes Tarakan atau RSUD Tarakan untuk segera ditindaklanjuti,” tutupnya.(humas)

Program Kartu Kaltara Sehat (JKN-KIS) Pemprov-BPJS Kesehatan

Total Anggaran : Rp 2,69 miliar

Coverage PBI-D :

- Kota Tarakan sebanyak 3.440 Jiwa

- Kabupaten Bulungan sebanyak 5.346 Jiwa

- Kabupaten Nunukan sebanyak 3.120 Jiwa,

- Kabupaten Tana Tidung sebanyak 2.718 Jiwa

Sumber : Dinkes Prov Kaltara, 2018