Ada Metode Baru Penghitungan IPM dan PDRB

Mulai 2015 penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB) menggunakan metode yang berbeda dibanding tahun sebelumnya, begitu pula dengan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami penyempurnaan sejak 2014.

Perbedaan penghitungan PDB/PDRB terletak pada tahun dasar yang digunakan. Jika sebelumnya PDRB dihitung menggunakan tahun dasar 2000 maka mulai tahun 2015, PDRB menggunakan tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT).

Sementara perubahan metodologi penghitungan IPM terletak pada penghapusan variabel Angka Melek Huruf (AMH) dan diganti dengan variabel Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai indikator pengetahuan (knowledge). Alasan perubahan karena AMH sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh dan tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan.

“Selain itu karena AMH di sebagian besar daerah di Indonesia sudah tinggi sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik,” terang Kepala BPS Bulungan, Akhmad Fikri, S.ST dalam sosialisasi IPM 2015, PDRB 2014 dan Pelaksanaan SE 2016 di ruang serbaguna Kantor Bupati Bulungan, Selasa (15/12). Dijelaskan, pada metode baru penghitungan IPM, agregasi atau nilai gabungan yang sebelumnya menggunakan rata-rata aritmetik atau hitungan matematika dianggap kurang sesuai sehingga disempurnakan dengan menggunakan rata-rata geometrik.

“Alasan perubahan tersebut yaitu capaian yang lebih rendah pada satu komponen tidak dapat ditutupi oleh komponen lain yang capaiannya lebih tinggi,” tandasnya. Diungkapkan, Kabupaten Bulungan pada 2014 memiliki IPM sebesar 69,25 lebih tinggi dari IPM Provinsi Kalimantan Utara dengan IPM sebesar 68,64.

Sementara selain penggunaan tahun dasar yang baru pada PDRB mulai 2014, sistem rujukan PDRB juga berbeda dengan sebelumnya. SNA yang sebelumnya menjadi rujukan, yaitu SNA 1993 telah disempurnakan menjadi SNA 2008, sesuai tuntutan internasional. Tercatat PDRB Kabupaten Bulungan tahun 2014 dengan metode baru ini mencapai Rp12,27 triliun. Angka ini jika dibagi dengan jumlah Bulungan yang mencapai 130 ribu jiwa, maka PDRB per kapita mencapai Rp98 juta per tahun atau rata-rata Rp 8 juta setiap bulannya.

Asisten I Bidang Pemerintahan, Ir Achmad Ideham menambahkan, penghitungan IPM dan PDRB menjadi indikator penting agar pembangunan lebih tepat sasaran serta mengukur tingkat keberhasilan pembangunan.

“Hasil IPM sebagai bahan strategi pembangunan manusia. Ini penting karena inti dari pembangunan manusia adalah manusia yang sejahtera,” tandasnya. Ditambahkan selain IPM, pembangunan di suatu wilayah juga dipengaruhi oleh PDRB yang dapat menjadi bahan strategi sasaran pembangunan. Ia pun berpesan kepada para peserta dari SKPD di lingkup Pemkab Bulungan dapat mensosialisasikan metode baru penghitungan IPM dan PDRB ini di wilayah kerja masing-masing. Demikian ada persepsi sama dari pemerintah daerah, swasta dan masyarakat agar strategi pembangunan lebih tepat sasaran.

“IPM dan PDRB juga menjadi dasar pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat, sehingga semakin besar IPM dan PDRB suatu daerah, DAU seharusnya juga akan dapat lebih besar,” pungkasnya(.Gian HMS)